FGD Efektifkan dan Matangkan SOTK Pemkot Pekalongan

0
197

pekalongankota.or.id, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan menggelar Focus Group Discussion (FGD) guna membahas Teknik Penghitungan Kematangan Organisasi Evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Evaluasi Produktivitas di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Selasa (23/7/2019). Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Permendagri No 99 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Prangkat Daerah sebagai upaya untuk menjamin penataan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini diungkapkan Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, Muhammad Sahlan SH MH. FGD yang diikuti oleh 70 kepala atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekalonganasiten Pemkot Pekalongan, ini, Sahlan harapkan hasil yang baik. “FGD kali ini harapannya dapat memberikan wawasan dan pemahaman bagi perangkat daerah tentang pembinaan penataan perangkat daerah, tau paham penghitungan kematangan organisasi, pengukuran evaluasi SOTK, dan teknik evaluasi produktivitas,” tandas Sahlan.

Diungkapkan Sahlan, penataan perangkat daerah di Pemerintahan Kota Pekalongan ini adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja, dan tata laksana perangkat daerah agar tepat fungsi, tepat ukuran, dan sinergis. “Ini dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Pekalongan agar sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien dan berkualitas,” jelas Sahlan.

Sementara itu, menurut Sekda Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi pengukuran kematangan organisasi, penghitungan evaluasi SOTK, dan teknik evaluasi produktivitas di jajaran perangkat daerah di Kota Pekalongan sangat penting untuk reformasi birokrasi. “Penataan perangkat daerah perlu dilakukan agar tidak ada beban pekerjaan yang timpang. Selain itu, tugas dan kewajiban perangkat daerah dapat dilkukan secara efektif dan efisien. Ini juga mengacu visi dan misi presiden untu mewujudkan aparatur Sipil Negara (ASN) profesional yang kompeten tahun 2024,” tutur Sri Rumingsih.

Lanjut Sri Rumingsih mengatakan, penekanan penataan perangkat daerah nanti untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang makin baik. “Harapannya ASN di Kota Pekalongan semakin sejahtera seimbang dengan kinerja yang telah dilakukan,” kata Sri Ruminingsih.

Saat ini evaluasi kinerja menjadi tolok ukur penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Sakip). Kota Pekalongan juga telah memperoleh peningkatan nilai dari CC menjadi BB. “Adanya FDG ini yang menghadirkan Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah harapannya masing-masing Kepala OPD di Kota Pekalongan dapat mengukur sejauh mana kematangan organisasinya, efektivitas dan produktivitas bidang dan seksinya,” tukas Sri Ruminingsih.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here