KPU Ajak Media Sinergi Sosialisasi Tahapan Lanjutan Pilwalkot 2020

0
63

pekalongankota.or.id, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan menggelar  Sosialisasi Lanjutan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan 2020, dengan mengundang awak media baik online, cetak, dan TV serta instansi terkait di Aula Kantor KPU setempat, Senin (22/6/2020).

Sosialisasi tersebut dibuka oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Rahmi Rosyada Thoha. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa media mempunyai peran yang sangat penting dalam menyukseskan pelaksanaan Pilwalkot Pekalongan 2020 yang pelaksanaannya jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 melalui penyebarluasan informasi dan pemberitaan yang bersifat netral. Setelah sempat tertunda selama kurang lebih 3 bulan akibat pandemi Covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekalongan kembali melanjutkan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Keputusan tersebut menyusul ditetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, progam dan jadwal Pilkada 2020 pada Jumat (12/6) lalu, sebagai perubahan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pilkada 2020.

“Sosialisasi ini adalah awal untuk menandai dimulainya kembali tahapan Pilkada 2020. Begitu pula dengan pelaksanaan rakor dan sosialisasi, dilakukan dengan standar protokol kesehatan Covid-19. Tahapan lanjutan ini dimulai dengan melantik anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 15 Juni kemarin. Disamping itu, KPU juga mengaktifkan kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK masing-masing kecamatan serta melanjutkan tahapan-tahapan pilkada yang sempat tertunda,” tutur Rahmi.

Menurut Rahmi, dalam era New Normal ini, tahapan lanjutan pilkada akan jadi awal adaptasi baru, baik dari penyelenggara dan semua pihak dalam memasuki era kenormalan baru pada masa pandemi Covid-19 ini. Semua tahapan Pilkada Kota Pekalongan juga akan dilakukan dengan standar protokol Covid-19. Sehingga, KPU Kota Pekalongan mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 3 Miliar. Anggaran itu digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan barang lain guna pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19 selama Pemilihan Walikota dan Wakil Wakil Walikota Pekalongan tahun 2020 pada 9 Desember mendatang berlangsung.

“Saat ini kami sedang mempersiapkan anggaran penyesuaian karena tahapan ini dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 dan kami sudah koordinasi dengan Pemkot Pekalongan terkait jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilwalkot dan Pilwawalkot Pekalongan 9 Desember mendatang. Selanjutnya, Pemkot Pekalongan akan melaporkan ke Kemendagri untuk keperluan dukungan APBN. Penambahan anggaran tersebut digunakan untuk keperluan APD (masker, handsanitizer, tempat cuci tangan dan sabun, alat ukur suhu tubuh, disinfektan, sarung tangan, dan lain-lain) serta rapid test. Dengan pertimbangan tersebut, para petugas di lapangan, baik yang bertugas pada saat persiapan, pelaksanaan pemungutan suara dan pasca penghitungan wajib dilindungi kesehatannya serta demi kepentingan dan kebaikan bersama,” terang Rahmi.

Sementara itu, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM, Muhammad Bilal, mengungkapkan bahwa perlunya sosialisasi tahapan pilkada secara luas melalui media bahwa tahapan ini sudah berlanjut baik dari segi penganggaran, kampanye, pencalonan sehingga bisa diketahui publik.

“Dalam waktu dekat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di tanggal 24 melalui usulan PPS dan nantinya akan kami SK kan terkait data pemilih, serta di Kota Pekalongan sendiri calon perseorangan tidak ada,”papar Bilal.

Bilal menambahkan estimasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pekalongan nantinya berjumlah 593 TPS di tengah adanya pandemi Covid-19 ini.

“Berdasarkan Surat KPU RI Nomor 421/PL.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020 perihal perubahan jumlah pemilih untuk pemetaan TPS pilkada serentak tahun 2020 bahwasannya diatur setiap TPS tidak boleh lebih dari 500 orang pemilih yang awalnya 800 orang,” tandas Bilal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here